Perdana Menteri Pakistan Dorong Perempuan Kembali Berpakaian Purdah, Aktivis Muslimah: Semoga Bukan karena Aspek Manfaat

Mediaumat.news – Aktivis Muslimah Iffah Ainur Rohmah berharap pernyataan Perdana Menteri Pakistan yang ‘mendorong perempuan untuk kembali berpakaian purdah’ semoga bukan karena aspek manfaat.

“Pernyataan dari Perdana Menteri Pakistan Imran Khan tentang dorongan agar kaum perempuan di sana kembali pada purdah yakni pakaian tradisional atau pakaian Muslimah ini, semoga tidak hanya karena aspek manfaat,” tuturnya kepada Mediaumat.news, Senin (12/4/2021).

Ia melihat secara implisit bahwa sang Perdana Menteri sudah tidak punya cara lain untuk mengatasi wabah atau krisis moralitas berupa banyaknya kasus pemerkosaan terhadap kaum perempuan. “Bahkan dinyatakan antara Pakistan dengan India itu sebenarnya sama saja. Yakni sama-sama sebagai negara yang tingkat pemerkosaan terhadap perempuan sangat mengkhawatirkan dan sangat memprihatinkan,” ujarnya.

Menurutnya, dari pernyataannya tersebut tentu saja Imran Khan berharap pemakaian purdah bisa menekan angka kekerasan seksual terhadap perempuan. “Tapi, seorang Muslim, apalagi sebagai seorang kepala pemerintahan sebuah negara yang mayoritas penduduknya Muslim, maka semestinya merupakan kewajibannya untuk hanya memberlakukan hukum- hukum syariat Islam,” jelasnya.

Ia menilai penerapan hukum-hukum syariat sebagai kebijakan akan memberikan maslahat. “Jelas akan memberikan manfaat akan mengatasi berbagai persoalan yang saat ini tidak kunjung teratasi dengan berbagai regulasi yang sekuler,” ungkapnya.

Namun, ia menyayangkan, karena Pakistan juga sama dengan negeri-negeri muslim yang lain yang mayoritas hukum-hukumnya adalah hukum buatan manusia dan bukan hukum yang bersumber dari syariat. “Maka pandangan seperti ini pun yakni pandangan sesuai tuntunan syariat Islam itu dikecam bahkan yang mengecam itu bukan orang-orang yang berkaitan langsung dengan pakaian itu sendiri tapi ya siapa saja,” tandasnya.

Menurutnya, hal ini karena kalau Pakistan konsisten dengan sekularismenya, mestinya tidak boleh mengatur pakaian atau mengatur hal-hal yang bersifat privat. “Semua orang punya kebebasan. Kebebasan untuk berperilaku termasuk berpakaian. Karena itu pernyataan Imran Khan ini mendapat komentar negatif bahkan dari mantan istrinya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, kata Iffah, ini juga sekaligus menggambarkan bahwa di Pakistan, pandangan-pandangan liberal dan gerakan-gerakan feminis cukup dominan atau cukup besar berpengaruh. “Dan inilah realitasnya,” ujarnya.

Menurutnya, kalau dikehendaki untuk memberlakukan syariat memang semestinya bukan hanya pada satu aspek yang dikehendaki ada kemanfaatan. “Tapi, semestinya pada seluruh aspek, termasuk pada penanaman pemikiran yang benar dan menghapus semua pemikiran yang bertentangan dengan Islam,” pungkasnya. [] Achmad Mu’it