Beredar Video Dukungan Papua Merdeka, Aktivis ’98: Isu Papua Merdeka Akibat Salah Tata Kelola

Mediaumat.news – Menanggapi konflik Papua yang terus memanas dan tersebarnya video dukungan yang diduga kuat berasal pihak-pihak yang menjadi katalisator Papua merdeka baik dari kalangan dalam negeri dan luar negeri, Aktivis ‘98 Agung Wisnuwardana menilai isu kemerdekaan Papua akibat kesalahan tata kelola.

“Konflik Papua adalah suatu konflik yang terus memanas dan arahnya menuju Papua merdeka melalui referendum. Saya ingin menyatakan bahwa isu kemerdekaan Papua ini adalah suatu kondisi kesalahan tata kelola. Tata kelola terkait dengan lingkungan. Tata kelola terkait dengan masyarakat dan tata kelola terkait dengan pemerintahan,” tuturnya kepada Mediaumat.news, Sabtu (05/12/2020).

Menurutnya, kesalahan tata kelola inilah yang dimanfaatkan oleh banyak kalangan untuk mengarah kepada kemerdekaan Papua. “Kesalahan tata kelola ini akhirnya melahirkan suatu kondisi ketidakadilan di masyarakat Papua. Ini semua lahir karena penerapan sistem kapitalisme yang begitu parah di wilayah itu. Kondisi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh banyak kalangan untuk mengarah kepada kemerdekaan Papua dengan basis pelanggaran HAM dan keinginan untuk merdeka berdasarkan kelas Melanesia,” ujarnya.

Pasca Tolikara

Agung menganggap video yang menunjukkan dukungan pihak-pihak yang diduga kuat menjadi katalisator Papua Merdeka ini adalah sesuatu yang tidak asing. “Kita enggak perlu kaget. Kenapa? Karena bila kita coba petakan kondisi Papua ini semakin menguat selepas konflik Tolikara,” tuturnya.

Menurutnya, konflik Tolikara ini menghasilkan sisa opini internasional terkait dengan pelanggaran HAM. Dari konflik inilah terwujud satu konsolidasi politik Papua merdeka yang disebut sebagai ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) yaitu kesatuan gerakan kemerdekaan untuk Papua Barat. “Dan kita tahu, ULMWP itulah yang diketuai oleh Benny Wenda yang kemarin memproklamirkan kemerdekaan Papua,” ujarnya.

Ia menilai bahwa selepas kasus Tolikara beberapa tahun yang lalu, faksi politik yang telah terkonsolidasi dalam ULMWP ini mendorong untuk menjadi bagian dari anggota MSG (Melanisean Sprearhead Group) yaitu organisasi yang beranggotakan negara-negara yang berlatar belakang budaya Melanesia. “Melalui MSG inilah, ULMWP dan gerakan kemerdekaan Papua lainnya mendorong dukungan kuat terutama dari negara-negara MSG,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, menurutnya wajar jika ada video tersebar dari pihak-pihak yang menjadi katalisator dan secara terbuka mendukung kemerdekaan Papua karena memang kalangan mereka inilah yang mendukung kemerdekaan Papua.

“Nah, kita tahu sekarang, di mana posisi dari kelompok-kelompok ini. Kita tahu bahwa Papua dan internasionalisasi isu Papua itu kuat sekali juga dikatalisator oleh kelompok tersebut. Itu enggak bisa kita pungkiri. Makanya, wajar kemudian mereka secara terbuka berteriak mendukung Papua merdeka,” ujarnya.

Ia menilai ULMWP yang saat ini menjadi bagian di MSG itu sangat strategis. Melalui MSG ini masalah pelanggaran HAM di Papua dan juga kemerdekaan Papua itu dapat diinternasionalisasi dan mengundang PBB untuk turut campur. “Bila hal ini terjadi, maka terbuka jalan tol menuju referendum rakyat Papua dan ujungnya Papua merdeka,” terangnya.

Menurutnya, saat ini ULMWP telah mencetak buku semacam blue print perjuangan dan mengkampanyekannya untuk mengarah pada kemerdekaan Papua. Sedangkan di sisi lain, AS dan Inggris sedang menunggu langkah yang akan diambil oleh pemerintahan Jokowi. Apakah lemah atau tidak?

“Bila mereka dapat untung lebih besar maka akan menuntaskan masalah ini dan tetap menjaga kepentingan ekonomi strategis mereka di Papua. Namun, bila kondisi semakin genting maka saya melihat AS dan Inggris akan bersiap-siap melakukan langkah-langkah pengamanan termasuk di dalamnya mempercepat internasionalisasi masalah Papua yang akan mengarah pada referendum rakyat Papua dan ujungnya pada kemerdekaan Papua,” ujarnya.

Pernyataan Absurd Menkopolhukam

Agung menilai pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang menganggap proklamasi kemerdekaan Papua oleh Benny Wenda hanya lewat twitter sebagai pernyataan yang absurd.

“Dari konteks inilah kita paham ungkapan Mahfud MD dalam satu konferensi pers yang mengatakan bahwa itu hanya kemerdekaan lewat twitter itu menurut saya, absurd. Pernyataan absurd sebagai Menkopolhukam,” ujarnya

Menurutnya, Mahfud MD seharusnya memahami kondisi geopolitik yang ada hari ini dan tidak main-main dengan ucapannya yang mengatakan bahwa ‘Kemerdekaan itu hanya lewat Twitter, kenapa kita ribut?’

“Ini sangat parah sebagai seorang Menkopolhukam. Ini enggak main-main. Kondisi ini kalau kita  tidak menyikapinya dengan baik maka situasinya tentunya akan semakin parah,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it