Marwan Batubara: “Investasi Bermasalah karena Peraturan yang Dibuat Jokowi Sendiri”

Mediaumat.news – Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara menyatakan investasi di Indonesia bermasalah karena peraturan yang dibuat oleh Presiden Jokowi sendiri.

“Sekarang coba anda sebutkan selama Jokowi jadi presiden itu ada ratusan peraturan yang dia terbitkan, waktu SBY jadi presiden ratusan peraturan itu tidak ada, lalu Jokowi terbitkan sendiri dan buat masalah sendiri, dan investasi itu tidak tumbuh, artinya permasalahan yang muncul saat ini karena peraturan yang dibuat oleh Jokowi sendiri,” ujarnya dalam acara diskusi daring Lintas Elemen Tolak UU Omnibuslaw Cipta Kerja, Serius? yang diselenggarakan Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD), Sabtu (17/10/2020) di kanal Youtube Pusat Kajian dan Analisis Data.

Marwan membandingkan volume investasi yang tidak meningkat saat Jokowi menjadi presiden, dan malah membuat masalah baru dengan membuat peraturan investasi yang dibuat di UU Ciptaker.

“Jokowi memakai peraturan investasi saja tidak meningkat, kita bisa melihat logika tanpa ada perubahan itu lebih tinggi, sekarang ada yang mau coba-coba rubah dan menambah masalah karena ingin mengubahnya,” jelasnya.

Marwan juga melihat di dalam penyusunan UU Ciptaker ini memang bisa ada perbaikan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja, namun yang menjadi target lebih tinggi adalah kepentingan segelintir orang agar bisa mendapatkan kesempatan bisnis dan mendominasi di seluruh aspek untuk mendapatkan keuntungan.

“Seperti masalah bank tanah, itu untuk siapa? Padahal sudah ada yang mengatakan itu tidak perlu, tapi itu dipaksakan, artinya ada konflik kepentingan oleh yang menyusun dan itu dipersilahkan oleh pemerintah untuk para pengusaha. Ya kalau hasilnya seperti ini, akhirnya seperti pendidikan dikomersialkan, lalu masalah halal dan syariah dipermasalahkan, berarti ini bermasalah,” kata Marwan.

Belum lagi melalui UU Ciptaker ini akan memuluskan proyek-proyek yang tidak fair keuntungannya, proyek yang bermasalah karena terganjal aturan yang fair seperti amdal, perusakan lingkungan, (meminggirkan) kesejahteraan nelayan akan melaju tanpa masalah karena UU ini.

“Dengan UU Ciptaker ini semua akan ditarik ke pusat, jadi seperti rencana reklamasi yang nilai keuntungannya saja kalau berhasil bisa menghasilkan triliunan, di situ akan lancar-lancar saja kenapa karena ini akan ditarik ke pusat, dan masalah lingkungan, amdal tidak akan diperhatikan,” jelas Marwan.

Menurutnya, UU ini jelas disusun bukan untuk kepentingan rakyat secara komprehensif dan berkeadilan, karena yang mendapatkan untung lebih besar justru hanya segelintir orang.

“Bahwa nanti kalau ada lapangan kerja, kita tidak pungkiri tapi yang paling mendapatkan manfaat adalah para konglomerat, pengusaha, investor dan negara asing yang akan melakukan investasi di Indonesia. Rakyat akan mendapatkan sesuatu yang tidak sebanding dengan (kerugian) yang mereka terima. Karena itu pula kita harus melakukan perjuangan lalu perlawanan,” pungkas Marwan.[] Fatih Solahuddin