Cacat Moral Dirut TVRI, Mengapa Wapres dan BPIP Bungkam?

Tak berapa lama Presiden melantik dirut baru Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Iman Brotoseno, netizen langsung bereaksi menolak. Netizen langsung mengunggah jejak digital akun twitter Iman Brotoseno yang berisi tuitan mesum. Jumlahnya banyak termasuk di dalamnya konten yang berisi pelecehan pada sejumlah polwan. Tagar #BoikotTVRI pun membahana di twitter.

Menanggapi kecaman netizen, Iman Brotoseno dengan santai mengatakan, “Saya bertanggung jawab atas apa yang sudah saya tulis di media sosial dan juga sikap saya sebagai warga negara.”

Komentar:

Penempatan Iman Brotoseno adalah kebijakan balas jasa sebagai pendukung kubu Jokowi. Hal yang lumrah dilakukan setiap penguasa di negeri ini adalah membagi-bagi kursi kekuasaan kepada para pendukungnya. Inilah hakikat demokrasi, kekuasaan dari rakyat untuk para pejabat dan kompatriotnya. Merekalah yang hakikinya menikmati kekuasaan, bukan rakyat.

Namun pengangkatan seseorang dengan jejak digital kemesuman yang vulgar amat mengerikan. Apalagi jabatan yang dipegangnya terkait dengan siaran publik nasional, TVRI.

Karenanya pengangkatan ini menjadi pertanyaan; apakah moral sudah tak lagi jadi asas utama penentuan jabatan? Apalagi dalam pemerintahan Jokowi sekarang kedudukan wapres dipegang seorang tokoh agama dan menjabat Ketua MUI, mengapa tak ada kecaman dan penentangan? Indonesia juga punya Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) yang harusnya juga memberi saran dan pertimbangan moral setiap pejabat. Bungkamnya BPIP dan Wapres hanya memperjelas bahwa moral dan akhlak tak lagi jadi asas dalam perilaku pejabat, selain kesetiaan pada kekuasaan.[] IwanJanuar/LS