Wahai Tentara di Negeri Muslim Apakah Yang Dilakukan Para Penyembah Sapi Terhadap Saudara-Saudara Anda Itu Tidak Mengobarkan Anda?
Wahai Tentara di Negeri-Negeri Muslim: Apakah Yang Dilakukan Para Penyembah Sapi Terhadap Saudara-Saudara Anda Itu Tidak Mengobarkan Anda, Padahal Dalam Diri Anda Terdapat Kesatriaan al-Mu’tashim?!
Situs BBC Arabic, Ahad (03/01/2020) mempublikasikan sebuah berita yang mengatakan: “Surat kabar The Observer menerbitkan sebuah artikel yang ditulis oleh Kenan Malik, di mana ia mengatakan bahwa kekerasan di ibukota India, Delhi, bukanlah kerusuhan, melainkan kebrutalan yang targetnya kaum Muslim.”
Kenan menegaskan bahwa yang bertanggung jawab atas pertumpahan darah di jalan-jalan India adalah Partai Nasionalis Hindu, yaitu Partai Bharatiya Janata (BJP), yang menurutnya bahwa partai ini berbahaya dengan ideologinya yang beracun.
Penulis mengatakan bahwa apa yang terjadi di Delhi dalam beberapa pekan terakhir adalah kekerasan yang menargetkan kaum Muslim dengan pelaku gerombolan nasionalis Hindu, yang sebagian besar adalah pendukung partai yang berkuasa di negara itu. Mereka meneriakkan slogan-slogan “Kemuliaan bagi Dewa Rama, dan India bagi umat Hindu”.
Kekerasan dimulai setelah sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang pejabat partai yang berkuasa, Kapil Mishra, pada sebuah rapat umum, di mana ia mengatakan bahwa jika polisi tidak melakukan intervensi untuk membersihkan jalan-jalan dari para demonstran yang menolak Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan (CAA), maka ia dan para pendukungnya yang akan melakukannya sendiri.
Beberapa jam setelah pernyataan Mishra, geng-geng ini mulai menyerang para demonstran. Setelah beberapa hari, mereka mulai membakar rumah-rumah dan toko-toko milik kaum Muslim, serta masjid-masjid mereka. Dan 39 Muslim terbunuh dalam pembantaian itu, menurut sumber keamanan.
Penulis menambahkan bahwa partai yang berkuasa percaya pada Hindu, dan Hindu adalah satu-satunya identitas asli di India. Sementara itu semua kaum Muslim di India harus dideportasi ke Pakistan, menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang menteri di pemerintahan, Giriraj Singh, pada bulan lalu.
Penulis mengatakan bahwa ketika partai Hindu berkuasa pada tahun 2014, partai itu menetapkan batasan untuk pernyataan para anggotanya yang ekstremis dan bermusuhan, tetapi setelah masa jabatan kedua Perdana Menteri Narendra Modi membuka pintu lebar-lebar untuk ekspresi ideologis dan politik eksklusif tanpa terkekang.
Pada bulan Agustus 2019, pemerintah menghapuskan sistem pemerintahan sendiri di wilayah Jammu dan Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim, sebagai respon atas permintaan kaum Hindu, dan memperlakukan secara brutal terhadap mereka yang melakukan protes. Kemudian dia memberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, yang mewajibkan orang India untuk membuktikan bahwa mereka memiliki kewarganegaraan, semua tahu bahwa jutaan orang tidak memiliki dokumen yang berkaitan dengan kewarganegaraan.
Pemilihan umum yang demokratis itu “Bagaikan fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang lagi dahaga” (TQS An-Nūr [24] : 39).
Sumber: alraiah.net, 4/3/2020.
