Mediaumat.info – Terkuaknya angka sekitar 10 jutaan generasi muda di Indonesia usia 15-24 tahun yang saat ini berstatus sebagai pengangguran, dinilai karena pemerintah salah dalam mengurus urusan rakyat.
“Penyebab utamanya adalah berarti salah urus,” ujar Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroki dalam talkshow Pengangguran Meroket: 10jt Gen Z Nganggur. Bukti Pemerintah Sukses? Rabu (22/5/2024) di kanal YouTube Sahabat Wahyu.
Menurutnya, dari segi tata kelola pemerintahan, pendidikan, regenerasi beragam profesi, termasuk penanggulangan pengangguran, tidak berjalan dengan baik. Padahal, sebagaimana amanat konstitusi, pemerintah berkewajiban memajukan kesejahteraan umum berikut mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dengan kata lain, penguasa di negeri ini tak bertanggung jawab dengan tidak melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi.
Sebagaimana laporan Badan Pusat Statistik (BPS), di Indonesia saat ini terdapat sekitar 9,9 juta generasi yang lahir pada 1997-2012 atau biasa disebut Gen Z, tidak beraktivitas produktif.
Mengutip data yang dipublikasikan BPS, secara lebih rinci jumlah generasi muda yang tergolong ‘Gen Z’ tidak bekerja, tidak sedang dalam pendidikan, dan tidak menjalani pelatihan itu mencapai 9.896.019 orang.
Karenanya, Wahyudi pun prihatin dengan angka yang terkategori besar tersebut. “Ini kabar yang miris, menyedihkan buat kita,” lontarnya.
Namun ia menekankan bukan persoalan jumlahnya saja. Tetapi lebih jauh kondisi ini mencerminkan potret masa depan bangsa ini 10 tahun ke depan, misalnya, berpotensi suram.
“Dia tidak melakukan apa-apa, tidak membekali diri, dia tidak sekolah, tidak training, tidak menambah kualitas diri, dia menganggur. Yang namanya orang menganggur itu kan tidak punya masa depan,” tuturnya.
Makanya, ia berharap para penguasa saat ini untuk tidak lagi sibuk dengan persoalan seputar politik pasca-pemilu, seperti bagi-bagi kursi kekuasaan, terlebih mengurusi kepentingan pribadi dan partainya.
Pasalnya, orang menganggur dengan perut lapar misalnya, tidak akan bisa berpikir jernih, yang akhirnya terjerumus ke dalam hal tak diinginkan. “Bisa jadi dia akan bertindak kriminal, bisa jadi dia kena narkoba, kena macam-macam,” sebutnya.
Terlebih, seperti diketahui bersama, apabila para Gen Z tidak siap atau tidak disiapkan, jumlah yang tidak sedikit itu bakal menjadi bencana demografi.
“Ini yang mestinya jadi pertimbangan kita dan menjadi persoalan yang sangat harus diantisipasi dan diseriusi oleh penguasa negeri ini,” imbuhnya.
Sistem Islam
Wahyudi memaparkan, sistem pemerintahan Islam dalam hal ini kekhilafahan, telah mengajarkan serta mencontohkan betapa persoalan ini harus serius diperhatikan. “Dalam sistem khilafah, warga negara khilafah tidak boleh menganggur,” ulasnya.
Bahkan secara lahan saja, Islam tak membolehkan pemangkrakan atau tidak digarap hingga 3 tahun. “Kalau ada lahan pertanian dua tahun lebih atau tiga tahun tidak digarap, maka dia (tanah) diambil alih oleh negara, dan diserahkan kepada orang yang mau menggarapnya,” ungkapnya.
Maknanya, hanya di dalam sistem Islam suatu lahan tidak boleh dibiarkan mangkrak. “Dalam sistem Islam, tanah saja tidak boleh nganggur apalagi manusia,” paparnya, seputar konsep kehidupan Islam.
Menurutnya, hal ini mudah saja bagi rezim saat ini untuk melakukan. Sebab, pemerintahlah yang memiliki seluruh perangkat, kewenangan, kekuasaan untuk bisa membuat kebijakan-kebijakan tersebut.
Sehingga akses pendidikan menjadi layak bahkan gratis. Ditambah kesejahteraan seluruh rakyat pun bakal terwujud. “Inilah kalau kita menggunakan sistem Islam,” pungkasnya. [] Zainul Krian
Dapatkan update berita terbaru melalui channel Whatsapp Mediaumat